
- Gubernur Hadiri Peluncuran Cinta Zakat Oleh Presiden RI
- LBH Tuah Negeri Nusantara Berikan Penyuluhan Hukum Kepada Warga Binaan Lapas Narkotika Rumbai
- Gubri Uji Coba SPAM Durolis, Air Karman Tak hitam lagi
- Bupati Rohil Berterima Kasih Ke Gubernur Riau
- Di kunjungi Gubri, masyarakat Bengkalis antusias mengikuti vaksinasi
- Megawati : setelah 15 tahun, H. Syamsuar merupakan Gubernur Riau pertama yang datang berkunjung.
- Kelompok Tani : Terimakasih Dukungan Pak Gubri
- Pengurus Besar PWRI Berikan Gubri Penghargaan Wredatama Utama Nugraha
- Gubri Pertanyakan PI, Tuntut Transparansi Lifting Migas
- PJ. Sekda Provinsi Riau Buka Pelatihan dan Uji Sertifikasi K3 bidang Kontruksi
Besok DPR Gelar Paripurna Bahas Surat Jokowi soal Pemindahan Ibu Kota
Berita Terkait
- Ragam Produk Olahan Bawang Merah dan Prospek Usahanya0
- Mahasiswa Pelaku Pembakaran Ipda Erwin Terancam Hukuman Mati0
- Firdaus MT: Libur Sekolah Tetap Mengacu ISPU0
- Warga Siak Terkena Dampak Kabut Asap0
- 1.000 Ton Sampah di Pekanbaru Bakal Disulap jadi Energi Listrik0
- Crutchlow Finis di Posisi 19 MotoGP Amerika Serikat 0
- Dukungan penuh dari Orang tua Bagi Karier Jessica Mila0
- 3 Cewek K-Pop Paling Hot Jalan Bersama0
- 7 Efek Buruk dari Konsumsi Obat Tidur0
- 5 Buah Penangkal Racun dalam Tubuh0
Berita Populer
- PUTUSAN HAKIM , YAYASAN TRISULA TERBUKTI SAH PEMILIK ASET TANAH DAN GEDUNG
- PERWAKILAN CURVA NORD SETUJU BERDAMAI DENGAN GUBRI SYAMSUAR
- Saksi Muktadir Akui Terdakwa Freddi Kurniawan Telah Menunjuk Batas Patok Tanah Dengan Jelas
- Relawan Covid-19 Kecamatan Bantan Universitas Riau siap sosialisasikan menuju New Normal 2020
- LBH Tuah Negeri Nusantara Perjuangkan Hak Syafitri Veronica atas kesewenangan Oknum Pimcab BRI
- 259 Calon Advokat Ikuti Ujian DPC Peradi
- SATMA PP Pekanbaru demo Ke Kantor GUBRI
- DPC Peradi Pekanbaru Lantik, Serta Ambil Sumpah dan Janji 169 Advokat
- PN PEKANBARU BERI WAKTU 8 HARI SERAHKAN SUKARELA
- BAZNAS RIAU TUNGGU DATA PEMPROV BANTU KAUM EKONOMI LEMAH DAMPAK COVID-19

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai proposal dan kajian akademik mengenai pemindahan ibu kota tersebut.
“Iya sudah tadi pagi, saya yang terima suratnya,” ucap Indra pada wartawan, Senin (26/8).
Setelah ini, Sekjen DPR akan mengirimkan ke pimpinan DPR. Setelah itu dibawa ke rapat paripurna untuk dibacakan bahwa telah menerima surat dari Presiden Jokowi mengenai pemindahan ibu kota tersebut.
“Sudah sedang di bahas sekarang, besok (27/8) akan dibawa ke paripurna,” ucapnya.
Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Presiden Jokowi. Politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu menyambut baik mengenai pemindahan ibu koita tersebut.
”Kami menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintah yang menetapkan ibu kota baru di Provinsi Kaltim, yang terletak sebagian di Kabupaten Kutai Karta Negara, dan sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai ibu kota negara,” katanya.
Menurut Bamsot, keputusan pemindahan ibu kota tersebut sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk membangun Indonesia baru. Sehingga dia mendukung pemindahan ibu kota ini karena memang Jokowi tidak ingin adanya ketimpangan.
”Pemindahan Ibu Kota tidak berarti pembangunan Jakarta diabaikan. Pembangunan Jakarta tetap akan menjadi prioritas perhatian pemerintah,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jokowi mengumumkannya di Istana Negara, Jakarta.
“Lokasi paling idel adalah di bagian Kabupatan Paser Utara dan sebagaian di Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di lokasi, Senin (26/8).
Jokowi mengatakan, rencana pemerintah ini sudah digagas sejak lama mengenai pemindahan ibu kota. Bahkan sejak Presiden Indonesia pertama Soekarno sudah menginginkan pemindahan ibu kota.
Alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena saat ini DKI sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, bandara dan pusat pelabuhan terbesar di Indonesia.
Selain itu, beban Pulau Jawa juga semakin berat dengan penduduk sudah mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk di Indonesia. Sehingga beban ini akan terus semakin berat apabila tetap ibu kota ada di Pulau Jawa.
“Beban ini akan semakin berat jika ibu kota dipindah di Jawa,” katanya.
Kemudian di Jakarta juga macet, polisi. Kesenjangan ekonomi kawasan luar Jawa semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan pemindahan ibu kota ini.
Sumber: Jawapos.com
